Asrama Mahasiswa Papua Bali di Teror Intel, Jelang KTT APEC 2013

Bali, 27-09-2013 – Menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pasific Economi Coorporation (KTT APEC) 2013 di Nusa Dua Denpasar – Bali dari tanggal 1-8 Oktober 2013, Asrama Mahasiswa Papua didatangi oknum aparat berpakaian preman. 

Kedatangan oknum aparat yang bekerja sebagai intel ini sebenarnya untuk mencari tahu apakah mahasiswa Papua di kota Bali akan melakukan aksi demo untuk menyikapi pelaksanaan KTT tersebut atau tidak. Namun dengan berbagai alas an yang tidak jelas beberapa oknum intel ini tanpa meminta ijin penghuni asrama, langsung mendatangi kamar tidur dan ruang nonton yang terletak diantai II. Padahal ruang tamu berada dilantai I asrama.

Aparat Indonesia ketakutan akan adanya aksi dari mahasiswa Papua saat momen KTT nanti karena akan dihadiri oleh lebih dari 5000 media Indonesia dan Internasional. Sehingga upaya aparat untuk membendung aksi mahasiswa Papua ini dilakukan dengan terror terlebih dahulu yang kemudian akan menganggu psikologi mahasiswa Papua untuk melakukan aksi saat KTT berlangsung ataupun bergabung dengan aksi aliansi organisasi-organisasi non Papua yang melakukan aksi untuk menyikapi KTT ini.

Melki, ketua Asrama Mahasiswa Papua Bali mengatakan aktifitas oknum intel ini sudah beberapa hari belakangan ini dilakukan dimulai sejak tanggal 15 September 2013 hingga 26 September kemarin. Kedatangan intel ini dalam jumlah yang bervariasi ada 2 orang, kadang 6 orang dan 3-4 orang. Menurutnya kedatangan beberapa oknum intel ini sebenarnya sangat menganggu aktifitas kuliah mahasiswa Papua di Bali, karena merasa diteror dengan berbagai pertanyaan yang tidak masuk akal. Rata-rata penghuni asrama adalah mahasiswa baru sehingga menghadapi situasi yang demikian, mereka merasa tertekan dan panik.

Untuk menghentikan aktifitas intelijen ini, kami sudah berpesan kepada mereka jika datang lagi dengan alasan yang tidak jelas dan masuk tanpa minta ijin ke penghuni asrama, kami akan mengadukan perlakuan ini ke pimpinan kesatuan dimana pihak oknum intel bertugas. Sambung Melki.

Foto berita ini adalah 2 orang oknum intel yang berhasil disekap penghuni asrama dan diambil gambar dengan mengunakan kamera ponsel.

Sampai dengan saat ini, mahasiswa Papua di Bali terus berada dalam keadaan tertekan dan tidak nyaman untuk berkuliah. Sehingga dimohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua dimana saja berada. (Sekian)

Pernyataan Sikap AMP Jogja 50 Tahun New York Agreement

50 Tahun New York Agreement, 15 Agustus 1962-15 Agustus 2012

“PBB, AMERIKA, BELANDA DAN INDONESIA SEGERA MENGAKUI KEDAULATAN NEGARA PAPUA BARAT!!!”

Setahun setelah deklarasi kemerdekaan Negara Papua Barat, 1 Desember 1961 ketegangan antara Indonesia dan Belanda semakin memanas. Karena itu Blok Barat, terutama Amerika Serikat segera melakukan berbagai intervensi politik. Intervensi ini tidak secara langsung namun dilakukan melalui PBB. Karena Sekjend PBB (U. Thant adalah orang asia dan lebih memihak Indonesia). Dalam upaya penyelesaian sengketa, Sekjend PBB memintan bantuan Mantan Dubes Amerika di India, Bunker untuk menyusun suatu solusi yang kemudian dikenal dengan sebutan Proposal Bunker. 

Pernyataan Sikap : AMP Komite Kota Yogyakarta

" TARIK MILITER (TNI-POLRI) DARI SELURUH TANAH PAPUA " 

Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Milier Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang diberiakan lewat media online, media elektronik, maupun cetak bahwa di Papua saat ini sedang marak terjadi penembakan – penembakan misterius oleh orang – orang yang tidak dikenal, namun menurut kami teror berupa penembakan – penembakan yang terjadi di beberapa daerah di Papua itu memang sengaja di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia ( TNI / POLRI ) yang berada di Papua.

Pernyataan Sikap : Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

BERSATU UNTUK MENYONGSONG KEADILAN DI BUMI KASUARI

Hidup Rakyat Papua! Viva Demokrasi! Penderitaan akibat praktek-praktek kapitalisme dalam bentuk imperialisme, kolonialisme dan neo liberalism (neo kolonialisme) adalah potret dari kondisi obyektif yang sedang dialami rakyat Papua sejak tahun 1962 hingga kini. Rakyat Papua masih berjalan dalam lorong gelap, dibanjiri peluh-darah. Kesejahteraan hanya janji, keadilan masih menjadi mimpi belaka. Penyerbuan terhadap massa sipil pasca Kongres Rakyat Papua III dan pergulatan buruh PT. Freeport Indonesia di Timika adalah cuplikan dari dalam dan luasnya sejarah penindasan di tanah ini, yang sekaligus menggambarkan wajah kapitalistik-militeristik rezim SBY-Boediono.

Pesan Rakyat Papua untuk Obama: Tutup Freeport

VHRmedia, Jakarta – Hari  ini Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan tiba di Indonesia. Di balik kemeriahan penyambutan Obama, warga Papua punya cerita kelam untuk presiden kulit hitam pertama AS itu: PT Freeport Indonesia.

Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Papua Rinto Kogoya mengatakan, jika Istana Negara menyambut Presiden Obama dengan karpet merah, warga Papua menyambut Obama dengan darah.

Sambut Obama: Demo Freeport Serentak Di Tiga Kota

JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (LPNR-PB), melakukan aksi demo tutup PT Freeport (PTFI), secara serentak di 3 Kota, Jakarta depan Plaza 89 kantor PTFI, Surabaya Pangasari PTFI dan areal PT Freeport Timika.

Dalam aksi di depan kantor PTFI Jakarta masa aksi memaksa masuk ke halaman gedung namun dihalangi oleh aparat yang telah berjaga sebelumnya. Masa sempat melakukan aksi pemblokiran jalan selama 30 menit yang menimbulkan kemacetan panjang di ruas Jl. Rasuna Said, Kuningan.

Mahasiswa Papua Demo Kantor Pusat Freeport

Jakarta, seruu.com - Sambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di depan kantor pusat PT. Freeport McMoran Indonesia, plaza 89, Kuningan Jakarta. Mahasiswa menuntut agar Freeport menutup tambangnya di Papua. Aksi yang dilakukan sejak sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (09/11) hari ini, di awali long march dari kantor Walhi (di Jln. Tegal Parang Utara No. 14) menuju kantor PT Freeport Indonesia di Jakarta (atau Plaza 89, Kuningan).

Mahasiswa Papua Serukan Obama Batalkan Kunjungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan massa mahasiswa Papua yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Papua kembali berunjuk rasa menentang kedatangan Presiden AS, Barrack Obama yang dijadwalkan datang sore ini. Mereka mendesak dan menyerukan agar Obama membatalkan kunjungannya ke Indonesia.

Dituding Pembohong, Mahasiswa Papua Tuntut PT Freeport Ditutup Sekarang

JAKARTA, RIMANEWS - Dituding pembohong,  Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan Pro Demokrasi Indonesia, Selasa (9/11), menuntut agar PT. Freeport segera ditutup. Aksi ini berlangsung di depan kantor PT. Freeport, Kuningan, Jakarta.

Aliansi Mahasiswa Papua Tuntut Freeport Ditutup

Rinto Kogoya, koordinator umum aksi dan juga ketua AMP, mengatakan bahwa berbagai persoalan yang timbul di tanah Papua tidak lepas dari campur tangan pihak asing, khususnya Amerika Serikat melalui PT.Freeport, yang terus mengeruk kekayaan bumi Papua dan menyebabkan kejahatan kemanusiaan di Papua. 

"Rakyat Papua menderita dan menjadi korban kepentingan kapitalis asing di Papua. Lingkungan Papua juga rusak akibat penambangan yang dilakukan PT.Freeport, sementara Freeport tidak memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya bangsa Papua yang jumlahnya sedikit. Kami menuntut agar PT.Freeport ditutup dan meminta pertanggung jawaban Amerika Serikat, PBB, dan Indonesia atas penderitaan yang dialami bangsa Papua."ujarnya. 

Massa pendemo juga menuntut penghentian kerja sama militer antara Indonesia dengan Amerika Serika, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, penarikan pasukan TNI dari Papua dan pelaksanaan referendum bagi bangsa Papua.

Ruben Magai, dalam wawancara via telepon, mengatakan aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan hal logis apabila melihat pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, akibat keberadaan Freeport yang sudah ada di Papua sejak Tahun 1967. 

"Amerika seharusnya bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi di Papua dan kedatangan Obama merupakan momentum yang tepat untuk menyuarakan aspirasi rakyat Papua. Apabila kesempatan untuk menyuarakan aspirasi tidak diberikan untuk masyarakat Papua, dimana hak rakyat Papua untuk berdemokrasi. Pelaksanaan Otsus yang setengah-setengah di Papua juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap demokrasi" lanjutnya. 

Keberadaannya di Jakarta dengan beberapa anggota DPRP terkait dengan pengajuan judicial review UU Otsus dimana terjadi penghilangan hak dan fungsi DPRP untuk melakukan pengawasan dan pemilihan gubernurnya.| Sumber : www.suluhnusantara.com |