Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Oleh : 

Rinto Kogoya 

“Tulisan ini untuk mempertegas sikap  Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] yang menolak adanya gagasan untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan Dialog, sehingga dasar kita menolak memiliki alasan yang logis dan rasional”

Saya lansung saja menguraikan kenapa secara organisasi, AMP dengan tegas menolak gagasan Dialog yang sedang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) maupun yang akhirnya diikuti oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga mengharapkan adanya dialog dengan pemerintah Pusat. Tapi menurut Lukas, kata dialog sebaiknya diubah dengan kata yang lebih halus.

Pernyataan Sikap AMP Jogja 50 Tahun New York Agreement

50 Tahun New York Agreement, 15 Agustus 1962-15 Agustus 2012

“PBB, AMERIKA, BELANDA DAN INDONESIA SEGERA MENGAKUI KEDAULATAN NEGARA PAPUA BARAT!!!”

Setahun setelah deklarasi kemerdekaan Negara Papua Barat, 1 Desember 1961 ketegangan antara Indonesia dan Belanda semakin memanas. Karena itu Blok Barat, terutama Amerika Serikat segera melakukan berbagai intervensi politik. Intervensi ini tidak secara langsung namun dilakukan melalui PBB. Karena Sekjend PBB (U. Thant adalah orang asia dan lebih memihak Indonesia). Dalam upaya penyelesaian sengketa, Sekjend PBB memintan bantuan Mantan Dubes Amerika di India, Bunker untuk menyusun suatu solusi yang kemudian dikenal dengan sebutan Proposal Bunker. 

Pernyataan Sikap : AMP Komite Kota Yogyakarta

" TARIK MILITER (TNI-POLRI) DARI SELURUH TANAH PAPUA " 

Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Milier Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang diberiakan lewat media online, media elektronik, maupun cetak bahwa di Papua saat ini sedang marak terjadi penembakan – penembakan misterius oleh orang – orang yang tidak dikenal, namun menurut kami teror berupa penembakan – penembakan yang terjadi di beberapa daerah di Papua itu memang sengaja di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia ( TNI / POLRI ) yang berada di Papua.

Pernyataan Sikap : Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

Koalisi Rakyat Papua Untuk Keadilan (KARPUK)

BERSATU UNTUK MENYONGSONG KEADILAN DI BUMI KASUARI

Hidup Rakyat Papua! Viva Demokrasi! Penderitaan akibat praktek-praktek kapitalisme dalam bentuk imperialisme, kolonialisme dan neo liberalism (neo kolonialisme) adalah potret dari kondisi obyektif yang sedang dialami rakyat Papua sejak tahun 1962 hingga kini. Rakyat Papua masih berjalan dalam lorong gelap, dibanjiri peluh-darah. Kesejahteraan hanya janji, keadilan masih menjadi mimpi belaka. Penyerbuan terhadap massa sipil pasca Kongres Rakyat Papua III dan pergulatan buruh PT. Freeport Indonesia di Timika adalah cuplikan dari dalam dan luasnya sejarah penindasan di tanah ini, yang sekaligus menggambarkan wajah kapitalistik-militeristik rezim SBY-Boediono.

“Segera Cabut Status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua”

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA

Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada periode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat”. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII/Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segera keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi di balik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).