Jakarta, seruu.com - Sambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di depan kantor pusat PT. Freeport McMoran Indonesia, plaza 89, Kuningan Jakarta. Mahasiswa menuntut agar Freeport menutup tambangnya di Papua. Aksi yang dilakukan sejak sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (09/11) hari ini, di awali long march dari kantor Walhi (di Jln. Tegal Parang Utara No. 14) menuju kantor PT Freeport Indonesia di Jakarta (atau Plaza 89, Kuningan).
Dalam aksinya mahasiswa menutup sebagian jalur lambat dengan melakukan lesehan di jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Aparat keamanan tampak menjaga ketat aksi tersebut, sementara mahasiswa tetap tenang dan secara bergantian mereka melakukan orasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jakarta, Rinto Kogoya ,mengatakan kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barak Husein Obama ke Indonesia diminta mampu menuntaskan sejumlah kasus dan permasalahan yang masih terus terjadi seperti status Politik bangsa Papua, pelanggaran HAM, Lingkungan dan Pendanaan Otonomi Khusus Bagi Pronvinsi Papua dan Papua Barat.
“masalah-masalah ini bukan urusan dalam negeri pemerintah Indonesia. Sehingga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama harus mempertanggungjawabkan persoalan-persoalan ini,” ujarnya, dalam siaran pers AMP di Jakarta, Senin (8/11). AMP menilai akar konflik di Papua selama ini terjadi karena adanya dukungan Amerika Seriikat secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah Indonsia.
"Amerika Serikat berperan aktif ke Papua sejak status politik Papua dialihkan ke Pemerintah Indonesia (1969) dan Pemerintah Indonesia memberikan ijin operasi penambangan kepada Amerika Serikat melalui PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc atau melalui anak buah perusahaannya, yakni PT Freeport Indonesia," katanya.
Masalah ini, katanya, terjadi juga dengan kehadiran perusahan Freeport selama ini menciptakan konflik di papua, sebab hingga menyebabkan kerusakan lingkungan sekitarnya.
“masalah-masalah ini bukan urusan dalam negeri pemerintah Indonesia. Sehingga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama harus mempertanggungjawabkan persoalan-persoalan ini,” ujarnya, dalam siaran pers AMP di Jakarta, Senin (8/11). AMP menilai akar konflik di Papua selama ini terjadi karena adanya dukungan Amerika Seriikat secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah Indonsia.
"Amerika Serikat berperan aktif ke Papua sejak status politik Papua dialihkan ke Pemerintah Indonesia (1969) dan Pemerintah Indonesia memberikan ijin operasi penambangan kepada Amerika Serikat melalui PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc atau melalui anak buah perusahaannya, yakni PT Freeport Indonesia," katanya.
Masalah ini, katanya, terjadi juga dengan kehadiran perusahan Freeport selama ini menciptakan konflik di papua, sebab hingga menyebabkan kerusakan lingkungan sekitarnya.
Sementara itu, Juru bicara AMP, Okto Pogau, menegaskan akan meminta kepada Presiden Amerika Serikat agar segera bertanggungjawab terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di tanah Papua yang dilakukan oleh Pihak Militer Indonesia. “kami desak supaya Presiden AS segera menghentikan kerjasama Militer dengan pemerintah Indonesia,” tuturnya.
Selain persoalan HAM, pers release AMP juga membahas kegagalan otonomi khusus (Otsus) di Papua. Diketahui Pendonor Dana Otsus terbesar di Papua adalah Amerika Serikat. Namun dana otsus belakangan diketahui tak bermanfaat bagi tanah dan orang Papua. ”Otsus telah gagal di Papua, karenya buat apa Pemerintah Amerika Serikat terus menyalurkan dana melalui pemerintah Indonesia? Lebih baik dana otsus segera dihentikan,” demikian ucap Pogau. | Sumber : www.seruu.com |
Selain persoalan HAM, pers release AMP juga membahas kegagalan otonomi khusus (Otsus) di Papua. Diketahui Pendonor Dana Otsus terbesar di Papua adalah Amerika Serikat. Namun dana otsus belakangan diketahui tak bermanfaat bagi tanah dan orang Papua. ”Otsus telah gagal di Papua, karenya buat apa Pemerintah Amerika Serikat terus menyalurkan dana melalui pemerintah Indonesia? Lebih baik dana otsus segera dihentikan,” demikian ucap Pogau. | Sumber : www.seruu.com |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar