Persoalan Pokok Rakyat Papua dan Jalan Keluarnya

Rinto Kogoya (Ketum KPP AMP)

Oleh

Rinto Kogoya

“Tulisan ini saya persembahkan kepada Rakyat Papua dalam perayaan 50 Tahun Aneksasi atau Pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Dan refleksi bagi rakyat dan organisasi-organisasi Perlawanan di Papua yang mencita-citakan Pembebasan Nasional Rakyat dan Bangsa Papua dari Penidasan oleh Kolonialisme Indonesia, Imperialisme dan Militerisme”

Situasi Papua dewasa ini yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam berbagai segi kehidupan baik dari aspek ekonomi politik maupun sosial dan kebudayaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan kehidupan Rakyat Papua. Jika kita menyimak bagaiman awal gagasan pembentukan Bangsa Papua oleh kaum intelektual Papua pada dekade 1960an tentunya mereka memiliki cita-cita agar Rakyat Papua dapat membangun Bangsa dan Tanah Airnya dengan lebih baik, lebih demokratis, lebih adil dan lebih manusiawi dan lebih sejahtera di negerinya.

Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Oleh : 

Rinto Kogoya 

“Tulisan ini untuk mempertegas sikap  Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] yang menolak adanya gagasan untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan Dialog, sehingga dasar kita menolak memiliki alasan yang logis dan rasional”

Saya lansung saja menguraikan kenapa secara organisasi, AMP dengan tegas menolak gagasan Dialog yang sedang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) maupun yang akhirnya diikuti oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga mengharapkan adanya dialog dengan pemerintah Pusat. Tapi menurut Lukas, kata dialog sebaiknya diubah dengan kata yang lebih halus.

Pernyataan Sikap AMP Jogja 50 Tahun New York Agreement

50 Tahun New York Agreement, 15 Agustus 1962-15 Agustus 2012

“PBB, AMERIKA, BELANDA DAN INDONESIA SEGERA MENGAKUI KEDAULATAN NEGARA PAPUA BARAT!!!”

Setahun setelah deklarasi kemerdekaan Negara Papua Barat, 1 Desember 1961 ketegangan antara Indonesia dan Belanda semakin memanas. Karena itu Blok Barat, terutama Amerika Serikat segera melakukan berbagai intervensi politik. Intervensi ini tidak secara langsung namun dilakukan melalui PBB. Karena Sekjend PBB (U. Thant adalah orang asia dan lebih memihak Indonesia). Dalam upaya penyelesaian sengketa, Sekjend PBB memintan bantuan Mantan Dubes Amerika di India, Bunker untuk menyusun suatu solusi yang kemudian dikenal dengan sebutan Proposal Bunker. 

Laporan : Bocoran Biodata Agen KOPASSUS di Port Numbay

Laporan yang berupa bocoran informasi Biodata Agen ini dibuat oleh Satuan Tugas Bantuan 5 Kopassus Pos I di Wilayah Kotaraja dan Abepura, Port Numbay. Daftar nama yang tercantum dalam laporan ini adalah mereka-mereka yang selalu memantau dan menginformasikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi perlawanan di Papua yang berkaitan dengan Perjuangan Papua Merdeka kepada pihak Kopassus. Sehingga, kepada barang siapa yang mengetahui keberadaan orang-orang didalam Daftar Biodata Agen Kopassus ini untuk menginformasikan kepada mereka untuk berhati-hati. Semoga informasi ini dapat membantu kita untuk waspada dalam setiap aktivitas perjuangan dari pantauan musuh. Sekitan untuk saat ini, akan dikeluarkan "Daftar Agen" lain dalam waktu dekat.

Pernyataan Sikap : Solidaritas Untuk Papua (SUP)

SOLIDARITA UNTUK PAPUA (SUP) 

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Nasional Mahasiswa Papua (FNMP), Indonesia Bangkit (IB), Perempuan Mahardika, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Forum Aksi Mahasiswa Jogja (FAM-J), Front Nasional Mahasiswa (FMN) 

"TARIK MILITER (TNI-POLRI) DARI SELURUH TANAH PAPUA DAN USUT TUNTAS KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA" 

Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Milier Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang diberiakan lewat media online, media elektronik, maupun cetak bahwa di Papua saat ini sedang marak terjadi penembakan – penembakan misterius oleh orang – orang yang tidak dikenal, namun menurut kami teror berupa penembakan – penembakan yang terjadi di beberapa daerah di Papua itu memang sengaja di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia ( TNI / POLRI ) yang beradadi Papua.